Membaca Realitas

TPID–TP2DD Malut Siapkan Strategi Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan 2026

TERNATE, Kalesang – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) bertema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan & Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026, serta Strategi Akselerasi ETPD Maluku Utara”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (13/2/2026), dan dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara.

Turut mendampingi, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.

HLM juga dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Setda Provinsi Maluku Utara, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, menyampaikan Inflasi Provinsi Maluku Utara hingga Januari 2026 tercatat sebesar 1,48 persen (month to month). Seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi yang terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,51 persen (mtm). Komoditas ikan segar menjadi salah satu faktor utama pendorong kenaikan harga.

“Di sisi digitalisasi, kesiapan sumber daya manusia dinilai masih perlu ditingkatkan. Sementara dari aspek infrastruktur, kondisi dinilai relatif memadai, meski masih diperlukan penguatan, khususnya dalam mengurangi wilayah blank spot jaringan,” ungkap Handi.

Sementara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda,  menegaskan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan HBKN Idul Fitri 2026 agar stabilitas harga dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Ia mendorong peningkatan intervensi pasar melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif guna menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, gubernur juga menekankan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Utara.

Dalam HLM tersebut, disepakati sejumlah strategi utama untuk mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, diantaranta,

  • Perluasan program GPM serentak di 10 kabupaten/kota dengan melibatkan sinergi BUMN dan TNI/Polri, fokus pada komoditas pangan strategis, hortikultura, dan ikan laut.
  • Implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) sebagai program unggulan TPID Maluku Utara untuk menyeimbangkan harga di pasar, khususnya di dua kabupaten/kota IHK.
  • Optimalisasi cold storage, pabrik es mini, serta penguatan manajemen buffer stock.
  • Pelaksanaan sidak pasar rutin, monitoring harga, akselerasi SPHP, serta pengawasan distribusi bahan pokok dan BBM sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
  • Peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan sarana prasarana, penyuluhan, demplot, serta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
  • Akselerasi ETPD untuk Dongkrak PAD

Dalam rangka mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sejumlah langkah juga disepakati, antara lain, Perluasan kanal pembayaran digital untuk Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui QRIS dan mobile banking, Percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KKPD bagi delapan pemerintah daerah yang belum menerbitkannya, Pemetaan dan penguatan jaringan di wilayah blank spot melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pengalokasian anggaran khusus guna mendukung implementasi program ETPD.

“Melalui HLM ini, TPID dan TP2DD Maluku Utara berkomitmen menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkas Sherly.