FGD IDI 2026, Kesbangpol Malut Soroti Akses Disabilitas dan Minimnya Pendidikan Politik
TERNATE, Kalesang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara di Hotel Boulevard, Ternate, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan partai politik, akademisi, serta pimpinan media sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria, memaparkan sejumlah catatan penting terkait capaian IDI berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil analisis lapangan.
Menurut Armin, skor IDI Maluku Utara tahun 2024 berada pada angka 67,80. Capaian tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian serius.
“Beberapa persoalan yang masih menjadi perhatian antara lain akses kelompok rentan, khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di TPS, pendidikan politik yang belum maksimal karena kaderisasi partai kerap hanya dilakukan menjelang Pemilu atau Pilkada, serta keterbukaan informasi publik yang belum merata di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain itu, Armin menilai pengaruh politik identitas dan kekerabatan masih cukup kuat dalam dinamika politik lokal. Ia juga menyoroti minimnya publikasi APBD maupun program pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai faktor yang turut memengaruhi kualitas demokrasi.
Ia menegaskan, FGD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar indikator-indikator yang masih lemah dapat diperbaiki dalam penyusunan IDI ke depan.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, menekankan bahwa FGD tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Maluku Utara.
“Demokrasi yang kuat akan memperkokoh persatuan dan mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus membuka ruang bagi inovasi yang dapat memperkuat IDI Maluku Utara,” katanya.
Melalui forum diskusi ini, pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam mendorong perbaikan indikator demokrasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.
Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, perkembangan IDI Maluku Utara sepanjang periode 2021 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan membaik dalam dua tahun terakhir.
Pada 2021, IDI Maluku Utara tercatat sebesar 68,82 dan menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Namun pada 2022, indeks tersebut mengalami penurunan cukup tajam menjadi 62,93, yang mencerminkan adanya pelemahan kualitas demokrasi dibanding tahun sebelumnya.
Memasuki 2023, IDI Maluku Utara kembali meningkat ke angka 65,57. Kenaikan ini menandai proses pemulihan setelah penurunan signifikan pada 2022. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan capaian 67,80, atau semakin mendekati angka tertinggi yang diraih pada 2021.
Secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan, kualitas demokrasi di Maluku Utara dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. Perbaikan ini menjadi indikator penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan partisipasi politik, serta perlindungan hak-hak sipil di daerah tersebut.
