Kemenhut Dorong KPH Libatkan Masyarakat Kelola Potensi Hutan
TERNATE, Kalesang – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mendorong penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui pengembangan bioekonomi sebagai salah satu strategi mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Pengendalian Hutan Melalui Pengembangan Bioekonomi” yang digelar di lokasi Agrowisata, Kelurahan Loto, Kota Ternate, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Thomas Nifinluri, Plt. Kepala BPHL Wilayah XVI Ambon Muhammad Iqbal, jajaran terkait, serta puluhan kelompok tani.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Thahir, mengatakan pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan tindakan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan membangun tata kelola hutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pendekatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya cukup dengan pemadaman, tetapi kita harus bergerak maju dengan perspektif yang lebih luas. Bagaimana mencegah melalui pengelolaan hutan yang produktif sehingga masyarakat dapat berdaya memanfaatkan bioekonomi atau sumber daya alam hayati dan bioteknologi secara berkelanjutan,” ujar Basyuni.
Ia menjelaskan, persoalan karhutla berkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Karena itu, pengelolaan kawasan perlu diarahkan agar masyarakat memiliki sumber penghidupan yang tetap menjaga kelestarian hutan.
Basyuni menilai KPH memiliki posisi penting karena menjadi unit yang berhadapan langsung dengan kondisi kawasan sekaligus masyarakat di sekitar hutan.
“KPH harus kita dorong bukan hanya sebagai pengelola kawasan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis sumber daya yang lestari. Bioekonomi memberikan peluang besar dalam mengembangkan potensi hutan, termasuk sektor pangan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, C. Hendro Widjanarko, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan.
Menurut Hendro, penguatan KPH yang dibarengi pengembangan bioekonomi dapat menjadi pendekatan yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni menjaga hutan tetap lestari dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Penguatan KPH melalui pengembangan bioekonomi menjadi solusi nyata untuk mencegah kebakaran hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup warga,” ujar Hendro.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga aspek yang harus berjalan secara bersamaan dalam pengelolaan hutan. Pertama, memastikan kawasan hutan tetap terjaga. Kedua, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Ketiga, memastikan pengelolaan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau hutan sudah ada pengelola dan dikelola bersama masyarakat, maka akan menghasilkan manfaat ekonomi. Karena itu, bersama-sama kita harus mencegah kenaikan suhu bumi,” katanya.
Hendro menambahkan, tantangan pengelolaan hutan saat ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Pemerintah juga perlu menghadapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati serta persoalan sampah.
Ia mencontohkan kekayaan biodiversitas Maluku Utara yang harus dijaga sebagai bagian penting dari ekosistem dan sumber daya daerah.
“Maluku terkenal dengan burung-burungnya yang bagus. Maka kita harus menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian yang ketiga adalah persoalan sampah,” tuturnya.
Melalui penguatan KPH dan pengembangan bioekonomi, pemerintah berharap pengelolaan hutan di Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan, tetapi juga mampu menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
