Pemkot Ternate dan Pemprov Maluku Utara Dianggap Abaikan Kasus Kekerasan Perempuan
Fitria: Mestinya Pemerintah Perhatikan
TERNATE (kalesang) – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, dianggap telah mengabaikan kasus kekerasan perempuan.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Emansipasi Perempuan Maluku Utara (KEP MU) dalam melakukan aksi unjuk rasa memperingati Internasional Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional, di depan kantor Walikota Ternate, Rabu (8/3/2023).
Koordinator lapangan, Fitria Risman mengatakan, banyak kasus kekerasan seksual di Maluku Utara yang tiap tahunnya semakin meningkat.
“Dan hari ini situasi yang sedemikian masih terus terjadi di Kota Ternate, dan secara umum di Maluku Utara.” Kata Fitria.
Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer Kepulauan Sula Tergantung Pempus
Dari masifnya kekerasan seksual terhadap perempuan ini, lanjutnya, pemerintah terkesan diam tanpa memikirkan jalan keluar dari semua masalah itu.
“Semestinya pemerintah harus perhatikan terhadap hal yang sedemikian, sehingga apa yang dihadapi oleh perempuan bisa diatasi.” Tegasnya.(tr-04)
Reporter: Siti Halima Duwila
Redaktur: Junaidi Drakel
