Membaca Realitas
728×90 Ads

KPU Maluku Utara Kembali di Demo, Ini Tuntutan Massa Aksi

Kalesang – Aliansi Masyarakat Maluku Utara kembali menggelar unjuk rasa jilid II di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Senin (2/12/2014).

Zul, salah satu orator menyampaikan, hari ini terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Halmahera Utara, kemudian PSU juga terjadi di Halmahera Tengah dan di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate.

“Kami tahu betul bahwa kerja KPU Maluku Utara begitu besar, tetapi badan ad hock yang dibentuk di (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah pelaku atau pecundang yang telah mencederai nilai-nilai demokrasi di Maluku Utara.” Tegasnya.

Zul mengungkapkan, ada dugaan permainan terkait hak pilih di Kota Ternate. Dimana, orang yang sudah meninggal tetapi masih dapat menggunakan hak pilihnya. Kata dia, mereka mempunyai semua bukti bahwa terdapat 28 orang yang tercoblos di TPS 4 Kelurahan Kalumata.

“Belum lagi yang terjadi di Galelsa Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Ini semua adalah perbuatan atau kejahatan masal yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara. Kami siap buktikan semua alat bukti itu, karena kami tidak main-main dengan masalah ini.” Ujarnya.

Zul menyatakan, pihaknya hanya menginginkan bahwa pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, nomor 4, yakni Shelly Tjoandan dan Sarbin Sehe agar didiskualifikasikan oleh KPU dan Bawaslu Maluku Utara dari Pilkada serentak tahun 2024 ini.

Pihak polisi saat lakukan penjagaan

“Kami tidak bermusuhan dengan pasangan calon Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, tetapi ada Paslon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tidak uang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, sehingga itu dapat merugikan pasangan calon lainnya.” Ucapnya.

Zul menyebutkan, negeri Maluku Utara saat ini berada dalam status darurat demokrasi, karena harga diri masyarakat telah dicabik-cabik oleh segelintir elit kepentingan negara yang diduga turut andil dalam masalah ini, ditambah lagi KPU Maluku Utara lagi-lagi telah mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Kita yang hadir di sini telah memberikan nuansa perjuangan yang sama, mempertaruhkan harkat dan martabat sebagai orang Maluku Utara, sehingga kita-kita yang lagi-lagi hadir ini untuk memberikan nuansa keilmiahan terkait demokrasi yang sehat di Provinsi Maluku Utara.” Tandasnya.

Sementara, Rustam Hamzah, orator lainnya juga menyampaikan bahwa, harga diri Moloku Kie Raha menjadi tanggung jawab atau taruhan semua orang. Sumber daya alam harus dapat dimilik dan dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat Maluku Utara, bukan untuk kepentingan para elit negara.

“Tidak boleh kita membiarkan kaki tangan para mafia dan oligarki yang hanya datang melalukan investasi atau memberikan dana ratusan miliar kepada mereka yang mencalonkan diri agar bisa sukses dan mudah berinvestasi di Maluku Utara.” Tuturnya.

Rustam menambahkan, aksi ini baru dua kali dilakukan, sehingga ia meminta agar massa aksi tetap menjaga solidaritas dan menjaga suasana Kota Ternate aman. Ia juga meminta agar seluruh massa yang ada agar menghindari yang namanya pengrusakan terhadap seluruh fasilitas yang ada.

“Kita tetap berkomitmen agar tetap menjaga suasana demonstrasi ini menjadi aman bersama pihak Polda Maluku Utara dan seluruh jajarannya di Polres Ternate. Mari kita menyampaikan aspirasi ini secara baik dan benar. Semoga aspirasi ini dapat menggugah hati kita semua.” Pungkasnya.

Reporter: Djuanda

Editor: Redaksi

728×90 Ads