TPAKD Maluku Utara Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Coaching Clinic Akses Keuangan
TERNATE, Kalesang – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Coaching Clinic dan Workshop Sistem Informasi serta Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan layanan keuangan bagi pelaku usaha di Bumi Moloku Kie Raha.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi dalam mendukung percepatan akses keuangan. Menurutnya, sistem yang dibangun tidak hanya meringankan beban kerja pemerintah daerah, tetapi juga mempermudah masyarakat menjangkau lembaga keuangan.
“Masyarakat harus punya pilihan. Kalau tidak menjadi pekerja, maka harus menjadi pengusaha. Untuk itu dibutuhkan kemampuan dan pendanaan. Di sinilah peran TPAKD, memberikan informasi dan mendorong masyarakat agar bisa mengakses modal usaha,” ujar Samsuddin, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, terbukanya akses keuangan akan mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meski sektor pertanian dan perikanan masih mendominasi perekonomian Maluku Utara, pemerintah terus mendorong diversifikasi ke sektor jasa dan usaha produktif lainnya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK, Rony Ukurta Barus, menjelaskan bahwa TPAKD merupakan inisiatif pemerintah pusat sejak 2016 untuk mendorong pemerataan kesejahteraan melalui layanan keuangan yang inklusif.
Sejumlah program unggulan yang terus dijalankan antara lain Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) dan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor).
“Melalui agen bank, masyarakat di wilayah terpencil kini dapat mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kota. Peran kepala daerah sangat penting karena mereka yang paling memahami kebutuhan masyarakatnya,” jelas Rony.
Di kesempatan yang sama, Kepala OJK Maluku Utara, Adi Surahmat, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah daerah dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Meski baru empat bulan bertugas di Maluku Utara, Adi menyebut sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci pemerataan ekonomi.
“Tantangan terbesar bukan hanya inklusi, tetapi juga literasi. Masyarakat harus paham cara mengelola keuangan dengan benar, misalnya memisahkan modal usaha dan keuntungan pribadi. Dengan langkah bertahap ini, kami optimistis taraf hidup masyarakat Maluku Utara akan meningkat,” ujar Adi.
TPAKD sendiri dipimpin langsung oleh Gubernur di tingkat provinsi dan Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota, dengan OJK berperan sebagai pengarah teknis pelaksanaan program.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yunita Kaunar
